Logika Uang Dunia Pendidikan

Logika yang dibangun dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini adalah logika uang. Kekuasaan uang dapat menghimpun semua kemauan sang Pemilik uang. Bahasa simple nya adalah yang punya uang yang berkuasa. Indonesia memasuki ke dalam labirin logika tersebut dan tersendat-sendat keluar dari permasalahannya.

Hal ini tidak terlepas dari politik ekonomi internasional yang sering disebut dengan Washington consesus yang dikomandoi oleh Adikuasa AS. Konsensus Washington sendiri terdiri atas disiplin fiskal, privatisasi, dan liberalisasi.

Celakanya Indonesia mengamini hal tersebut, walaupun dengan jelas ada ketimpangan dalam kesepakatan Washington tersebut. Akibatnya kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sosial terus terjadi. Orang miskin tetap akan terjebak dalam labirin kesengsaraan karena segala subsidi dicabut atas alasan prinsip war market (perang pasar).

Konsesus Washington terus masuk dalam semua lini kehidupan masyarakat, tak terkecuali dunia pendidikan. Subsidi dalam dunia pendidikan harus dicabut lewat liberalisasi kampus-kampus negeri. Alasan mereka sangat dangkal. Dunia pendidikan selama ini dituduh melakukan pemborosan dalam keuangan negara, sehingga kampus dibiarkan otonom bergerak sendiri mencari uang. Padahal amanat konstitusi jelas-jelas menegaskan bahwa masalah pendidikan adalah tanggung jawab negara dalam memenuhi nya. Kampus dibiarkan menjadi seperti perusahaan dalam menjalankan aktifitasnya. Baru-baru ini kita tentu mendengar protes keras warga UGM terhadap kebijakan portalisasi kampus UGM, yang dicurigai adalah karena alasan potensi pemasukan uang dalam portalisasi UGM. Menilik lebih jauh, disah kan nya UU BHP telah membuka lebar pintu masuk liberalisasi kampus.

Akibat dari liberalisasi kampus adalah logika uang yang masuk dalam dunia pendidikan. Siapa yang punya uang? dia dapat menikmati pendidikan tinggi disemua kampus. Lalu kemanakah orang miskin dalam dunia pendidikan?. Dalam hukum rimba, siapa yang kuat? maka dia yang menang. Orang miskin akan tetap menjadi korban ketidakadilan struktur sosial, ekonomi dan hukum. Orang miskin akan tetap bodoh, lapar dan tidak sehat jiwa serta raganya. Labirin kesengsaraan akan tetap mengunci orang miskin sampai dia mati. Dimanakah peran negara?. Jelas negara telah berpihak pada kalangan atas karena logika uang telah menghantui jalan pikiran mereka.

Satu-satu nya jalan dalam permasalahan ini adalah mengembalikan dunia pendidikan dalam tugas sejatinya untuk menciptakan intelektual-intelektual bangsa. Bukan menciptakan tenaga siap pakai dunia pasar. Negara harus bersandar pada kebijakan konstitusi dalam menentukan kebijakan. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak, bukan hanya yang punya uang. Logika uang harus kita runtuhkan.

I LOVE U FULL

- Aditya Nugraha Iskandar-
Koordinator Kadispel Iskandar Centre